Oleh: Inyoman Sudirman
Sumenep itu unik. Wilayah pertaniannya tidak hanya di daratan, tapi tersebar di 126 pulau. Tantangan prasarana pertaniannya pun tidak sesederhana daerah lain. Di satu sisi ada lahan jagung dan tembakau yang butuh sumur bor, di sisi lain ada petani di pulau-pulau kecil seperti Sapeken dan Kangean yang kesulitan mendapatkan alsintan dan pupuk.
Karena itu, posisi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sumenep bukan jabatan biasa. Ini adalah jabatan kunci yang menentukan apakah program pertanian Sumenep sampai ke petani atau hanya berhenti di gudang dinas.
Salah menempatkan orang, maka yang terjadi adalah cerita lama: traktor bantuan mangkrak, jalan usaha tani asal jadi, embung tidak berfungsi saat kemarau, dan bantuan hanya berputar di kelompok itu-itu saja.
Lalu sosok seperti apa yang cocok?
Paham Karakter Pertanian Daratan dan Kepulauan
Sumenep tidak bisa disamakan. Kabid Prasarana harus paham bahwa kebutuhan petani di Lenteng, Ganding, dan Rubaru berbeda dengan kebutuhan petani di Arjasa dan Kangayan.
Dia harus paham logistik penyeberangan. Bagaimana cara efektif mengirim bantuan alsintan ke pulau tanpa biaya mahal? Bagaimana memastikan irigasi di wilayah tadah hujan tetap optimal? Kita butuh teknokrat yang hafal peta pertanian Sumenep, bukan pejabat yang hanya hafal peta kantor.
Bukan Pejabat “Meja”, Tapi Pejabat “Lumpur”
Sumenep butuh Kabid yang mau kotor sepatunya. Turun langsung cek Jalan Usaha Tani [JUT] yang baru dibangun, cek sumur bor yang katanya sudah 100 titik, cek apakah hand traktor yang dibagikan tahun lalu masih dipakai atau sudah dijual.
Jangan sampai Kabid hanya menerima laporan ABS [Asal Bapak Senang] dari bawahan. Petani Sumenep sudah cerdas, mereka tahu mana bantuan yang nyata dan mana yang hanya seremonial.
Berani Transparan dan Anti Transaksional
Bidang prasarana adalah bidang yang paling rawan. Anggaran besar, mulai dari pengadaan pupuk, alsintan, benih, hingga proyek fisik.
Sosok yang dibutuhkan adalah sosok yang berani membuka data secara transparan: Siapa kelompok tani penerima? Apa kriterianya? Berapa pagu anggarannya? Sistem e-proposal harus benar-benar dijalankan, bukan hanya formalitas. Tidak ada lagi istilah “kelompok tani binaan Kabid” atau “sudah ada yang ngatur”.
Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan petani Sumenep kepada dinas.
Mampu Membangun Sinergi dengan PPL dan Penyuluh
Prasarana tanpa pendampingan adalah sia-sia. Kabid yang ideal harus menjadi jembatan yang kuat dengan para Penyuluh Pertanian Lapangan [PPL]. PPL adalah ujung tombak yang paling tahu kondisi riil di lapangan.
Selama ini keluhan PPL adalah bantuan datang tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Kabid yang baru harus mau mendengarkan PPL, bukan justru memalak atau membebani PPL dengan pungutan dalih macam-macam.
Melek Data dan Masa Depan
Pertanian Sumenep ke depan butuh inovasi. Kabid Prasarana harus melek dengan pemetaan lahan berbasis GIS, data kekeringan, dan modernisasi irigasi tetes untuk tembakau dan hortikultura. Bukan hanya mengulang program tahun lalu dengan mengganti tahun anggarannya.
Bupati Sumenep dan Kepala Dinas Pertanian punya tanggung jawab besar memilih orang ini. Jangan pilih karena kedekatan, jangan pilih karena like and dislike. Pilihlah karena kompetensi dan integritas.
Sumenep dengan jargon Kota Keris-nya butuh sosok yang tajam seperti keris: tajam dalam perencanaan, tajam dalam pengawasan, dan tajam dalam keberpihakan kepada petani kecil.
Jika Kabid Prasarana-nya tepat, maka petani Sumenep akan sejahtera. Jika salah, maka kita hanya akan terus menanam harapan di atas prasarana yang rapuh.
