Sulitnya Petani Dapat Pupuk Subsidi, Kartu Tani Jadi Kendala Utama

SUMENEP – Keluhan petani terkait kesulitan memperoleh pupuk subsidi semakin menjadi sorotan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa permasalahan ini terkait dengan distribusi pupuk subsidi yang tidak sesuai, terutama karena tidak semua petani memiliki kartu tani.

Dalam rapat yang melibatkan sejumlah pejabat, termasuk Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko), Rahmad Pribadi Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Holding Pangan ID Food, serta jajaran eselon I Kementan, Menteri Amran menyampaikan temuan dari lapangan.

“Persoalannya kemarin, pupuk ada 1 juta ton, di sisi lain petaninya berteriak. Artinya ada miss, ada yang tidak sinkron. Saya turun, pastikan masalahnya di mana ini. Saya dari Sulawesi Selatan, aku cek, apa masalahnya, kartu tani tidak semua orang bisa menggunakan,” ujar Amran di Kementerian Pertanian pada Selasa (7/11/2023).

Menteri Amran menjelaskan bahwa mayoritas petani yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi berada di daerah pegunungan dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Mereka kesulitan mendapatkan kartu tani atau tidak terdata dalam akses untuk penyaluran pupuk subsidi.

“Di pegunungan jauh dari kota ini tidak mendapatkan pupuk karena tidak punya kartu tani, kemudian maaf pendidikan rendah sehingga tidak mampu mengakses dan memproses sehingga dia tidak dapat pupuk. Itu bisa digunakan oleh orang ketiga kemudian dia jual lebih tinggi,” ungkapnya.

Untuk mengatasi kendala ini, Menteri Amran mengusulkan perubahan regulasi. Ke depan, petani yang tidak memiliki kartu tani tetap bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan syarat hanya menggunakan KTP, selama ia tergabung dalam kelompok tani.

“Kreatifitas kita adalah bisa saja KTP, yang penting dia masuk kelompok tani, kemudian kita bisa beri pupuk. Yang terpenting gini deh dia petani, dia berhak dapat pupuk, kita upayakan berikan,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga mencatat keluhan serupa dari petani yang sulit mendapatkan pupuk subsidi. Meskipun kuota subsidi sudah ditentukan, masih terdapat kendala dalam distribusi yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya pasokan atau distribusi yang tidak tepat sasaran.

Dengan langkah-langkah baru ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat lebih efisien dan tepat sasaran untuk mendukung pertanian di seluruh Indonesia. (red)