SUMENEP, TERASINDO.CO.ID – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep kini berada di pundak
Dadang Deddy Iskandar sebagai Kepala Disperkimhub,

Di atas mejanya, bukan hanya tumpukan berkas program rutin, melainkan satu persoalan klasik yang tak pernah tuntas: disparitas yang menganga lebar antara daratan dan 126 pulau berpenghuni di Sumenep.

Pertanyaannya kini tajam: akan memperluas jurang itu, atau justru memperkecilnya?

Selama ini, Disperkimhub selalu tampil dengan narasi program populis. Tahun 2026, mereka mengklaim memperkuat pengawasan BSPS dengan menyiapkan tim khusus mengawal ratusan rumah warga, dengan alokasi 500 unit bantuan dari pusat. Ada pula program mudik gratis laut yang diklaim sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kepulauan.

Di sektor perhubungan, Disperkimhub juga mencatat telah merealisasikan perbaikan sejumlah dermaga di kepulauan dengan anggaran miliaran pada TA 2024-2025. Bahkan perbaikan dermaga disebut menjadi target mendesak di tiga lokasi.

Di atas kertas, semua terlihat heroik. Namun di lapangan, warga kepulauan masih berteriak soal hal yang sama dari tahun ke tahun.

Ongkos kapal yang mencekik. Jadwal kapal perintis yang tidak pasti. Dermaga yang rusak dan minim penerangan. Akses perumahan layak yang timpang. Bus Damri yang baru dikirim ke Kangean pada 2024 lalu pun belum menjawab konektivitas antarpulau yang terfragmentasi.

Inilah ironi Disperkimhub. Dinas yang namanya menggabungkan urusan perumahan dan perhubungan, justru belum mampu menjadi jembatan yang menghubungkan dua entitas Sumenep: Sumenep daratan yang maju, dan Sumenep kepulauan yang tertinggal.

Publik masih ingat, di era Kepala Disperkimhub sebelumny, janji perbaikan dermaga miliaran itu sudah digaungkan. Kini estafet ada di Dadang Deddy Iskandar sebagai Kepala Disperkimhub,akan ada lompatan kinerja, atau hanya ganti pemain dengan skenario yang sama?

Mudik gratis menjelang Idul Fitri dan Idul Adha memang membantu, tapi itu even tahunan. Yang dibutuhkan warga Sapeken, Masalembu, Raas, dan Kangean bukan sekadar gratis saat lebaran, melainkan transportasi laut yang terjangkau, reguler, dan manusiawi setiap hari. Seperti yang pernah diakui Disperkimhub sendiri, layanan itu harusnya menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antarpulau, bukan sekadar seremoni pelepasan di Pelabuhan Kalianget.

Ujian pertama bagi Kadis baru sangat jelas:

Pertama, berani tidak membuka data transparan: dermaga mana saja yang diperbaiki dengan dana miliaran itu, berapa realisasinya, dan dermaga mana yang masih mangkrak?

Kedua, berani tidak mendorong subsidi transportasi kepulauan yang permanen, bukan hanya mudik gratis? Jika Bupati bisa audiensi ke Kementerian Perhubungan RI bersama Kadis Disperkimhub untuk perkuat konektivitas, hasilnya harusnya bukan hanya foto audiensi, tapi trayek dan tarif baru.

Ketiga, berani tidak menyatukan urusan perumahan dan perhubungan? Kepulauan bukan hanya butuh kapal, tapi rumah layak huni yang selama ini minim sentuhan BSPS.

Warga kepulauan tidak butuh pejabat yang hanya mahir memberi imbauan agar datang lebih awal ke pelabuhan demi perjalanan aman. Mereka butuh kepastian bahwa mereka tidak lagi menjadi warga kelas dua di kabupatennya sendiri.

Kini bola ada di tangan Dadang Deddy Iskandar sebagai Kepala Disperkimhub, Sumenep, terutama dari ujung timur Masalembu, Sapeken hingga Kangean, sedang menanti: apakah kehadirannya akan menjadi jembatan yang memperkecil disparitas, atau justru menjadi tembok baru yang memperlebar jurang ketidakadilan wilayah?

Waktu yang akan menjawab.