SUMENEP – Gerakan Pemuda Saobi (GPS) mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep segera memanggil dan mengevaluasi Kepala Desa Saobi, Kecamatan Kangayan.

Desakan itu disampaikan dalam audiensi di Kantor DPMD Sumenep, Kamis (01/10/2026).

Koordinator aksi, Fikri, mengatakan audiensi dilatarbelakangi keresahan warga soal kinerja pemerintahan Desa Saobi yang dinilai tidak transparan.

Menurut Fikri, persoalan bermula dari tidak jelasnya realisasi normalisasi jalan, minimnya transparansi anggaran, hingga dugaan kepala desa jarang berada di desa.

“Warga sempat minta audiensi ke kades pada 9 Juli 2026, tapi tidak dihadiri. Soal papan informasi APBDES yang tak kunjung ada juga tidak ada tanggapan sampai hari ini,” kata Fikri.

GPS kemudian bersurat ke DPMD pada 1 Oktober 2026. Saat itu DPMD berjanji akan memanggil dan membina Kades Saobi.

Namun, saat GPS kembali mendatangi DPMD pada 15 Oktober 2026 untuk menanyakan tindak lanjut, namun tidak ada langkah konkret bahkan pihak DPMD Sumenep tidak menemuinya audensi tersebut. Fikri menilai DPMD ingkar janji.

Mengacu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, GPS menilai kades wajib menjalankan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun.

Karena itu, GPS mendesak DPMD bersikap profesional dan segera melakukan evaluasi kinerja Kades Saobi.

Fikri menegaskan, aksi ini bukan intervensi, melainkan bentuk partisipasi warga mengawal pemerintahan desa agar lebih efektif dan berkeadilan.

Fikri juga menilai, bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan GPS terhadap DPMD Sumenep yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan juga ingkar terhadap janji komitmennya.

Bahkan pada aksi kali ini GPS lagi-lagi diberikan kekecewaan kedua kalinya.

Kekecewaan aksi kali ini berangkat dari tidak ditemuinya oleh Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, “padahal 3 hari sebelumnya kita sudah bersurat” ujar Fikri

Fikri mengatakan, bahwa GPS sedikit curiga pada DPMD Kabupaten Sumenep, jangan-jangan ada romantisme perselingkuhan antara Kepala Desa Saobi dengan DPMD.

Dugaan itu diperkuat dengan takutnya pihak DPMD Sumenep untuk menandatangani Surat tuntutan yang dibawa GPS. “ini kita repot dan dugaan kita semakin kuat kalau surat tuntutan kami kami saja DPMD tidak mau menandatangani, kapan kita mau mendapatkan titik temunya kalau seperti ini” kata Fikri

Dititik itulah GPS semakin kurang yakin ketika janji dan komitmen hanya berdasarkan pembicaraan tanpa adanya perjanjian hitam diatas putih.

Fikri mengecam keras DPMD Kabupaten Sumenep, bahwa GPS akan kembali melakukan Aksi Demonstrasi dalam waktu dekat dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya dengan massa yang lebih banyak dan dengan tuntutan yang lebih banyak juga.