SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk memperketat pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini dianggap penting guna mencegah terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Faisal Muhlis, menyampaikan hal tersebut agar pendapatan daerah Sumenep meningkat untuk pembangunan daerah

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

“PAD merupakan tulang punggung pembangunan Sumenep. Jika pengawasannya lemah, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebocoran, baik berupa pungutan liar, ketidaktepatan penetapan target, maupun penyimpangan dalam penyaluran dana,” ujarnya.

Menurutnya,sistem transaksi elektronik memungkinkan seluruh proses penerimaan keuangan tercatat lebih rapi dan terintegrasi.

Kelebihan lainnya menggunakan sistem elektronik bahwa peluang terjadinya potensi kebocoran PAD kecil dan mudah dipantau

Masih kata Faisal Muhlis mengatakan bahwa dengan menggunakan sistem elektronik digital keuangan dapat mempermudah evaluasi dan monitoring manfaatnya semakin besar dirasakan masyarakat

Faisal mengakui bahwa sejumlah rekomendasi sudah dilakukan kepada pemerintah daerah agar sistem tersebut segera direalisasikan