Permudah Masyarakat Yang Membutuhkan Pelayanan, Bupati Sumenep Teken MoU dengan PT Pos Indonesia

SUMENEP, terasindo.co.id – Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan BISMILLAH MELAYANI, Bupati Sumenep Ra Achmad Fauzi, S.H., M.H teken Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. pada Rabu, 18/01/2022.

Bupati mengatakan, kerja sama tersebut dilakukan untuk mempermudah layanan jasa pengiriman dokumen, barang, logistik dan penerimaan layanan jasa keuangan di Kabupaten Sumenep. Rabu, 18/01/2022.

“Perjanjian kerja sama ini bisa meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam membangun pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Bupati Ra Achmad Fauzi, S.H., M.H.

Menurut Putra terbaik Sumenep ini,  keberadaan Kabupaten Sumenep meliputi wilayah daratan dan kepulauan yang sangat luas.

“Dengan kerja sama ini, menjadi salah satu solusi berbagai persoalan pelayanan, utamanya menyangkut pelayanan publik di wilayah kepulauan yang selama ini terkendala transportasi,” tutur Ra Achmad Fauzi di ruang PASA Rumdis.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun daerah di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik.

“Oleh karenanya, Pemerintah Daerah membutuhkan peran serta pihak lain termasuk PT. Pos Indonesia dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat,” tegas pemilik gelar Bapak Abdul Yatama ini.

Sementara, Siti Choiriana mengungkapkan, pihaknya melayani seluruh masyarakat termasuk di Kecamatan kepulauan, karena mempunyai tim atau petugas yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.

“Masyarakat jangan ragu untuk pelayanan PT. Pos Indonesia di Kabupaten Sumenep dan sudah siap dalam rangka memberikan pelayanan terbaik,” ungkap Siti Choiriana.

Sebagai wujud komitmen terhadap pemerintah daerah, PT Pos Indonesia membuka pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), untuk semakin memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan.

“Kami hadir di MPP untuk memudahkan pelayanan seperti pengiriman barang baik di wilayah Indonesia maupun luar negeri, termasuk pembayaran listrik, air dan PBB, sehingga tidak menyulitkan masyarakat,” pungkasnya. (Sul)