Kabar terkini datang Badan Pembina Ideologi Pancasilais (BPIP) menjadi sorotan usai terjadi insiden pelepasan jilbab anggota Paskibraka perempuan pada momen pengukuhan, hal itu banyak menuai kritik dari berbagai kalangan tokoh, kiyai dan masyarakat, dan tidak luput pula Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Cak imin mengkritik BPIP karena anggota paskibraka harus melepas jilbab nanti pada saat upacara 17 Agustus 2024 di IKN, ia mengatakan semestinya BPIP harus menjadi garda terdepan dalam membela hak umat beragama. Hal disampaikan olehnya pada acara Serah Terima Dokumen Persetujuan Parpol Pasangan Bakal Calon Pilkada 2024 di kantor DPP PKB, Rabu, (15/08/2024).

“BPIP harus menjadi kekuatan yang menegakkan konstitusi, semua memiliki hak yang sama berekspresi dan beragama didalam keyakinannya,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mempertanyakan larangan memakai jilbab.

“Kok ada larangan jilbab dalam paskibraka, setelah dikomplain seluruh Indonesia jawabannya kesukarelaan,” ucapnya.

Sebagai seorang Gus dan politisi, cak imin menganggap larangan memakai jilbab itu bukan atas suka rela, akan tetapi disebabkan ada pengaruh atasan pada bawahan yang membuat larangan.

“Kalau ada atasan dan bawahan kesukarelaan itu pasti tidak terjadi,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwasanya pihak-pihak yang terlibat dalam larangan tersebut memiliki ketakutan pada atasan, dan hal itu berakibat pada 18 anggota Paskibraka perempuan yang dikehidupan setiap harinya menggunakan jilbab dan harus dilepas saat upacara dengan kerelaan yang terpaksa.

“Semua ditanggapi rasa ketakutan yang dibawah terhadap atasannya,” kata cak imin.

“Anak-anak kita ingin jadi paskibraka ya kalau kerelaan tentu kerelaan yang terpaksa,” imbuhnya.

Mantan calon wakil presiden 2024 itu mengaku sangat kecewa dengan larang memakai jilbab bagi anggota paskibraka perempuan, dan juga menuntut kepala BPIP mundur dari jabatannya, serta menuding BPIP sesat.

“Saya menuntut kepala BPIP mundur atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan.”

“Ya sangat kecewa, orang jilbapan itu hak dan kalau dilarang (maka) BPIP itu sesat,” pungkas cak imin.

Menanggapi banyaknya kritik akibat larangan memakai jilbab bagi anggota paskibraka perempuan, Yudian Wahyudi selaku Kepala BPIP RI menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masalah dan ucapan terimakasih atas keputusan yang ia terapkan.

“Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita Pelepasan Jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan,” ucapnya.

Lebih lanjut ia meralat keputusan sebelumnya dan membolehkan anggota paskibraka perempuan memakai jilbab pada saat melaksanakan upacara perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang ke 79 di IKN seperti pada sebelum-sebelumnya.

“Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara,” pungkas, Kamis (15/08/2024).