Oleh: Inyoman Sudirman mantan Ketum HMI Kom Ibnu Khaldun

Tidak sampai 5 bulan. Jarak antara gempuran politik terhadap PBNU dengan gempuran hukum ke kantor Menteri ATR/BPN sangat dekat.

Pada Ahad, 19 April 2026, di panggung Halal Bihalal IKA PMII di Jakarta, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan lantang menyebut PBNU gagal.

“Terutama Ketua Umum PBNU yang sekarang menurut saya sudah gagal,” tegas Cak Imin. Kesimpulannya, “rejim hari ini sudah nggak boleh diteruskan.”

Yang disasar jelas: KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketum PBNU.

Serangan itu kemudian berevolusi menjadi sentimen organisasi. Awal September 2026, Muhaimin mengaitkan keterpurukan NU selama 5 tahun terakhir karena dipimpin alumni HMI. Tuduhan itu yang kemudian memicu reaksi keras dari PB HMI, KAHMI hingga KNPI. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf pun merespons: “Saya menyayangkan sekali Cak Imin kenapa urusan NU direduksi jadi urusan PMII dan HMI.”

Perlu dicatat: Gus Yahya adalah kader HMI. Begitu juga Gus Ipul (Saifullah Yusuf) yang kini Sekjen PBNU juga kader HMI.

Di panggung yang sama April lalu, Cak Imin berharap Nusron Wahid ikut bersuara. Dan Nusron menyambut. Menurutnya, PBNU sekarang sangat asing bagi alumni PMII. “Padahal Bang Endin sama Bang Andi Jamaro dulu tidurnya di kantor PBNU. Tapi karena ketua umum dan Sekjennya dipimpin orang lain, maka alumni PMII datang ke sana seperti tamu, tidak seperti rumahnya sendiri,” kata Nusron.

Narasi yang dibangun: PBNU harus direbut kembali oleh PMII, dan kegagalan PBNU adalah karena HMI.

Ironisnya, tidak lama setelah narasi “HMI biang keterpurukan” itu diviralkan, justru kantor sang penyerang yang digeledah.

Kamis, 17 September 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian ATR/BPN di Kebayoran Baru. Penyidik menggeledah sejumlah ruangan, termasuk ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, untuk mencari alat bukti perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Ini adalah kelanjutan dari OTT 14 September 2026. KPK menetapkan 8 tersangka, dan yang menarik: 4 diantaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid – Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Dalam penggeledahan itu, uang Rp106,3 miliar disita. Hanya di rumah Arif Sugiyanto saja ditemukan Rp31,86 miliar, US$2,6 juta, dan SG$1,9 juta.

Apakah ini kebetulan politik? Publik berhak bertanya.
Tiga Catatan Kritis:
1. Saat Menuduh HMI, Cermin Retak di Rumah Sendiri
Cak Imin dan Nusron adalah alumni PMII. Mereka menuding HMI sebagai penyebab gagalnya PBNU. Padahal PB HMI sudah membantah: “persoalan kepemimpinan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak dapat dikaitkan dengan latar belakang organisasinya sebagai alumni HMI… itu person-nya beliau, bukan karena beliau alumni HMI.”
Logika sektarian HMI vs PMII dibawa ke tubuh NU, organisasi jam’iyah yang melampaui keduanya. Ini reduksi berbahaya.

2. Etika Pejabat Publik
Nusron adalah Menteri aktif. Ketika 4 orang kepercayaannya menjadi tersangka dan kantornya digeledah, ia disebut tak berkantor. Sampai berita ini ditulis, KPK menegaskan belum menetapkan Nusron sebagai tersangka, dan penyebutan orang kepercayaan tidak otomatis membuktikan keterlibatan. Praduga tak bersalah harus dijunjung.

Namun secara etika politik, ini memukul balik narasi moral yang ia bangun untuk menyerang PBNU. Bagaimana bisa mengklaim PBNU gagal dan perlu diselamatkan, sementara kementerian yang dipimpin justru sedang dalam sorotan kasus suap jumbo?

3. PBNU Bukan Milik PMII atau HMI
NU terlalu besar untuk dikerdilkan jadi pertarungan IKA PMII vs KAHMI. Gus Yahya dan Gus Ipul mungkin berlatar HMI, tapi mereka memimpin PBNU sebagai Nahdliyin. Mengaitkan kegagalan dengan almamater adalah sesat pikir identitas.

Jika mau mengevaluasi PBNU, evaluasilah program, transparansi keuangan, dan khidmah ke umat. Bukan asal-usul organisasi mahasiswanya.

Kini bola ada di KPK. Publik menunggu: apa hasil geledahan 17 September itu? Dan bagi Cak Imin serta Nusron, mungkin ini saatnya berhenti menjadikan HMI sebagai kambing hitam. Karena sejarah justru mencatat, di saat mereka sibuk menuding, masalah justru muncul di lingkaran terdekat mereka sendiri.

Keterpurukan bukan soal HMI atau PMII. Keterpurukan adalah ketika jabatan publik disalahgunakan, entah oleh alumni mana pun.