SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mulai menyaring ratusan aspirasi masyarakat dan pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan sedikitnya 208 usulan Pokir DPRD telah masuk dalam tahap verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah.

Selain Pokir, Bappeda juga kembali menghidupkan PosCurhat untuk menyerap aspirasi warga secara langsung di desa-desa. Program tersebut ditargetkan hadir serentak di seluruh desa se-Kabupaten Sumenep guna memperluas partisipasi publik.
“Kami filter satu per satu. Tidak semua aspirasi dan Pokir bisa langsung masuk RKPD. Harus tepat sasaran, selaras dengan RPJMD dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Arif.
Menurutnya, verifikasi dilakukan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan pembangunan 2027 lebih adaptif, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan riil warga.

Bappeda Sumenep menegaskan, RKPD 2027 akan memprioritaskan usulan yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi, infrastruktur dasar, dan kesejahteraan masyarakat.