Oleh: Sudirman

Sumenep adalah kabupaten kaya. Garamnya nomor satu, lautnya penuh ikan, rumput lautnya diekspor, sapi Maduranya terkenal. Tapi aneh, warganya belum tentu kaya.

Kenapa? Karena ada rantai yang hilang. Atau lebih tepatnya, rantai yang terlalu panjang dan merugikan: tengkulak.

Petani garam di Kalianget panen susah payah, dijual murah ke tengkulak. Nelayan di Legung melaut semalaman, harga ikannya ditentukan pengepul. Ibu di desa beli gas LPG harus lewat pengecer yang menaikkan harga seenaknya. Petani jagung, pedagang kecil, semua terjepit di tengah. Yang kerja warga Sumenep, yang untung orang luar.

Pola ini yang harus diputus. Dan alat pemutusnya adalah Kopdes Merah Putih.

Konsepnya sederhana dan masuk akal. Selama ini desa hanya jadi produsen bahan mentah dan konsumen barang jadi. Dengan Kopdes, desa punya gudangnya sendiri, punya tokonya sendiri, punya simpan pinjamnya sendiri.

Hasil panen tidak lagi dijual mentah ke tengkulak, tapi dikumpulkan di koperasi. Koperasi yang menentukan harga yang adil. Kebutuhan warga seperti pupuk, sembako, dan gas LPG 3 Kg tidak lagi lewat rantai panjang, tapi disalurkan langsung dari koperasi. Selisih harga yang dulu dinikmati tengkulak, kini kembali jadi keuntungan koperasi, dan keuntungan koperasi kembali ke warga sebagai Sisa Hasil Usaha.

Ini bukan teori. Ini adalah amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945: ekonomi disusun atas usaha bersama berasas kekeluargaan. Kopdes adalah wujud nyata dari itu.

Jika 330 desa dan kelurahan di Sumenep punya koperasi yang berfungsi, bayangkan dampaknya. Uang tidak lagi bocor ke luar. Harga lebih stabil. Warga tidak lagi tergantung pada tengkulak.

Pemerintah pusat dan Kabupaten Sumenep sudah membangun gedungnya. Sekarang tugas kita bersama mengisinya dengan kejujuran dan pengawasan. Pastikan Kopdes diisi oleh orang yang amanah, dikelola secara transparan.

Kopdes Merah Putih bukan sekadar program. Bagi Sumenep, ini adalah cara untuk memastikan bahwa kekayaan dari 126 pulau ini benar-benar dinikmati oleh warga Sumenep sendiri.