Praktisi Hukum Curiga Ada Aparat Terlibat Bisnis Motor Bodong Kalianget

Trending

SUMENEP – Ancaman pemecatan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep terhadap petugas yang terlibat penyelundupan motor bodong di Pelabuhan Kalianget dinilai belum cukup.
Praktisi hukum, Sulaisi, justru meminta aparat mengusut tuntas seluruh jaringan yang terlibat. Sebab menurutnya, kasus ini bukan kejahatan sesaat, melainkan praktik yang diduga sudah berlangsung lama.
“Saya apresiasi sikap tegas Kepala Disperkimhub Sumenep dan Polresta Sumenep. Tapi saya meminta usut para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat, karena saya yakin itu ‘bisnis haram’ yang berlangsung sejak lama dan sengaja dibiarkan,” ujar Sulaisi kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).
Kasus ini mencuat setelah Tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep mengamankan 13 unit sepeda motor yang diduga hendak dikirim ke Pulau Kangean tanpa dokumen lengkap di Pelabuhan Kalianget, Senin (16/11/2026).
Kepala Disperkimhub Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, sebelumnya menegaskan tidak akan melindungi petugas yang terbukti terlibat, dan menyebut sanksi bisa berujung pada pemecatan.
Namun bagi Sulaisi, ancaman pemecatan terhadap oknum di level bawah berpotensi hanya menjadi “tumbal” jika aktor utama dan pembiarnya tidak disentuh.
“Saya curiga ada keterlibatan aparat dalam kasus itu,” tegasnya.
Ia menilai mustahil belasan motor tanpa dokumen bisa lolos berulang kali melalui pelabuhan yang dijaga dan diawasi, tanpa ada pihak yang mengetahui, memfasilitasi, atau menutup mata.
Karena itu, Sulaisi mendesak Polresta Sumenep tidak berhenti pada pengamanan barang bukti dan ancaman administratif. Ia meminta penyidikan dikembangkan ke hulu: siapa pemilik motor, siapa pengirim, siapa penerima di kepulauan, siapa yang mengurus kelolosan di pelabuhan, dan ke mana aliran uangnya.
“Kalau hanya petugas lapangan yang dipecat, sementara bisnisnya jalan terus, itu bukan penegakan hukum. Itu pencitraan,” kata Sulaisi.
Ia juga mengingatkan, motor bodong bukan sekadar pelanggaran administrasi. Kendaraan tanpa dokumen berpotensi berasal dari hasil kejahatan, penggelapan, atau pencurian, sehingga peredarannya merugikan pemilik sah dan merusak rasa aman masyarakat kepulauan.
Hingga berita ini ditulis, pihak Disperkimhub dan Polresta Sumenep belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan adanya keterlibatan aparat dan jaringan lama yang disampaikan Sulaisi tersebut.












