Perlu Desain Interkoneksitas Antarpulau

Sebagai kaum intelektual, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sumenep diharapkan terus memainkan peran strategis dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan. Penguatan kritisme, soliditas dan pembangunan agenda bersama diperlukan agar tidak terpecah dan lebih berdampak pada kebaikan rakyat. Berikut pandangan Ketua IKA PMII Sumenep, Junaidi, SH, MH terkait dua tahun pemerintahan di Sumenep. Berikut petikan wawancaranya.

Menurut pandangan IKA PMII, bagaimana kepemimpinan Pemerintahan Sumenep dua tahun terakhir ini?

Kami rasa perjalanan dua tahun pemerintahan Fauzi-Eva cenderung datar-datar saja dan normatif. Belum tampak adanya terobosan spektakuler yang bisa dirasakan oleh publik. Mungkin niatannya ada, tetapi hingga dua tahun terakhir ini belum tampak.

Kalaupun ada hal yang bagus seperti di bidang pelayanan kesehatan, gratis berobat di Puskesmas, itu bukan hal baru. Sebab di kabupaten lain telah ada bahkan lebih awal.

Lalu apa saja bidang yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintahan Fauzi?

Ada dua bidang pokok yang menjadi media utama mayoritas masyarakat Sumenep, yaitu pertanian, perkebunan, dan perikanan. Petani kita masih seperti 10 tahun yang lalu, bahkan ada yang lebih kesulitan di sektor modal, pupuk, teknologi berkualitas, dan akses pasar.

Perikanan misalnya, pada komoditasnya, bukan potensi ikan. Nelayan justru mengalami distorsi. Betapa tidak, kita mempunyai luas laut kurang lebih 50 km² dengan penghasilan sekira 3-5 (4,58) ton/1km² atau 229.000 ton per tahun. Namun apa kenyataannya, ternyata dinas kita justru menggalakkan budaya ikan lele yang tidak berbasis potensi lokal bahkan bibitnya bisa jadi harus impor. Kalau demikian, ini kan sangat ironis dan kontradiktif.

Tapi kan juga ada capaian pembangunan dua tahun terakhir yang dirasakan publik?

Tentu sudah ada yang dicapai selama dua tahun terakhir ini. Meskipun kurang fundamental dan masih lebih bersifat entertainment. Misalnya kesuksesan masyarakat dalam komoditi bawang.

Sehingga isunya, sektor ini dimassifikasi dengan intervensi APBD cukup besar, di atas Rp5 miliar. Meskipun anggaran tersebut tidak memiliki KAK dan tidak tercantum dalam PPAS 2021-2022 by name by address-nya, siapa saja calon penerima manfaat dari APBN dimaksud.

Dari sektor ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi kami, ada apa sehingga bupati tidak melaksanakan janji politiknya saat kampanye dulu bahwa akan transparan dalam banyak hal dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun semoga saja isu yang berkembang itu tidaklah benar adanya.

Bagaimana interaksi pemerintahan Sumenep dengan kaum aktivis, khususnya IKA PMII dalam pelibatan partisipasi pembangunan?

Kita belum punya kontrak politik apapun dengan pemerintah daerah. Sehingga wajar bilamana hubungan kami biasa saja, tidak ada problem yang signifikan. Bagi kami, bersama ataukah tidak, kita tetap sama-sama ingin melihat Sumenep ke depan lebih baik.

Kalau soal kesenjangan pembangunan daratan kepulauan, bagaimana menurut Anda?

Terkait kepulauan, kami sudah mengusulkan sejak era Bupati KH Busyro, bahwa perlu semacam badan otorita yang khusus dan berkuasa penuh untuk mendesain kemajuan pembangunan interkoniksitas antarpulau.

Tetapi masih belum tampak terealisasi hingga hari ini. Bahkan ada yang berjanji akan ngantor di Kangean saja sepertinya sampai saat ini belum terealisasi.

Sektor mana saja yang menjadi kebutuhan serius di kepulauan?

Secara akademik ataupun berdasarkan analisis faktual sahabat-sahabat IKA PMII kepulauan, yang terpenting dan urgent sekali adalah pelabuhan yang layak dan alat transportasi laut yang memadai.

Apa harapan Anda terhadap pemerintahan Sumenep memasuki tahun ketiga?

Kita mendo’akan saja semoga pemerintah bisa bekerja ekstra serta kerja cerdas dan fokus. Dengan prioritas utama pada hal-hal pokok yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Kekuatan APBD yang terkandung dalam dirinya (pemerintah) tentu jauh lebih berkualitas daripada kelompok-kelompok sosial yang biasanya hanya mampu mengayomi anak yatim dan fakir-miskin. (*)