SUMENEP – Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran hanya bisa terwujud jika ditopang oleh data yang akurat, valid, dan terintegrasi. Prinsip inilah yang terus diperkuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep melalui penguatan Satu Data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bagi Bappeda, data bukan sekadar angka pelengkap dokumen perencanaan. Data adalah fondasi utama dalam menyusun arah kebijakan pembangunan, mulai dari penyusunan RKPD hingga penentuan program prioritas daerah.

“Keakuratan data menjadi fondasi utama bagi Bappeda dalam menyusun arah kebijakan pembangunan. Sinkronisasi data antar instansi kini diperketat guna memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan tepat sasaran dan efisien,” ujar Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng.

Satu Data, Satu Persepsi, Satu Aksi
Selama ini, perbedaan data antar OPD kerap menjadi persoalan klasik dalam perencanaan. Satu OPD menyebut angka A, OPD lain menyebut angka B. Akibatnya, program menjadi tumpang tindih, tidak saling melengkapi, bahkan meleset dari kebutuhan riil masyarakat.

Melalui Satu Data, Bappeda mendorong seluruh OPD untuk menggunakan satu sumber data yang sama, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini diperkuat dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 18 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Sumenep.

Penguatan tersebut juga disinergikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Penetapan Daftar Satu Data Kabupaten Sumenep, yang melibatkan para verifikator Portal Satu Data dari berbagai OPD.

“Kolaborasi antar OPD sangat penting untuk memastikan data yang diinput tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memiliki kedalaman dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan,” tegas Arif Firmanto.
Dari Data Menuju Pembangunan Terpadu

Bappeda Sumenep terus mendorong pendekatan integrated development atau pembangunan terpadu. Sinergi antar OPD diperkuat agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan dapat saling melengkapi.

Pendekatan ini sudah terbukti dalam berbagai agenda strategis, mulai dari Forum Perangkat Daerah untuk penyempurnaan RKPD 2027, hingga pengawalan program pengentasan kemiskinan yang berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran program agar benar-benar tepat sasaran.

“Program pemerintah di masing-masing OPD harus memiliki keterkaitan dengan prioritas daerah. Kebutuhan dan potensi setiap wilayah harus menjadi dasar agar pembangunan lebih merata dan tepat sasaran,” tambah Arif Firmanto.
Bukti Nyata: Pionir Tata Kelola Berbasis Data

Komitmen tersebut membuahkan apresiasi. Bappeda Sumenep berhasil meraih penghargaan sebagai Pionir Tata Kelola Pembangunan Daerah Berbasis Data 2025 dalam ajang Anugerah SMSI Award 2025.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi data dan dedikasi lintas OPD bukan sekadar jargon, melainkan kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ke depan, Bappeda akan terus memperkuat validasi data, sinkronisasi kebijakan, dan koordinasi lintas sektor. Tujuannya satu: memastikan setiap rupiah APBD dibelanjakan untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, tidak ada lagi pembangunan yang salah sasaran.