Rawan di Korupsi Dalam Belanja Barang Dan Jasa KPU Sumenep,Masyarakat Minta Agar Lebih Transparan
Trending
Oleh:
Fahmi Kusairi
Program Keluarga Harapan (PKH) seharusnya menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Namun, kenyataannya, program ini dinilai amburadul dan tidak tepat sasaran.
Banyak masyarakat mengeluhkan bahwa bantuan yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mereka tidak sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah buruknya pendataan. Banyak penerima bantuan PKH di Sumenep ternyata berasal dari kalangan yang secara ekonomi tergolong mampu.
Sebaliknya, mereka yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan validasi data penerima, yang seharusnya menjadi dasar dalam penentuan penerima manfaat.
Masalah ini kerap terjadi, terutama di masyarakat kepulauan yang memiliki jangkauan pengawasan yang jauh lebih sulit.
Selain salah sasaran, banyak laporan mengenai pemotongan dana yang diterima oleh para penerima PKH. Situasi ini menambah kesulitan bagi mereka yang seharusnya mendapat bantuan.
Distribusi bantuan yang tidak merata dan kurangnya pengawasan terhadap penyaluran dana juga memperburuk keadaan. Ada laporan bahwa beberapa penerima PKH justru digunakan untuk kepentingan politik, di mana bantuan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki afiliasi politik tertentu. Kondisi ini jelas mencederai semangat keadilan sosial yang seharusnya diusung oleh program ini.
Masalah ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumenep. Perbaikan sistem pendataan yang lebih transparan dan akurat, serta pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan, menjadi langkah penting yang harus segera diambil.
Jika tidak segera diperbaiki, PKH yang seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat miskin justru akan menjadi beban baru bagi pemerintah, serta menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap program-program sosial pemerintah.
Sebagai penutup, sudah saatnya pemerintah tidak hanya melihat angka-angka statistik penerima bantuan, tetapi juga mengevaluasi dampak nyata dari program ini di lapangan.
Kegagalan dalam menyalurkan PKH dengan tepat sasaran di Sumenep hanya akan memperdalam jurang ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada. Diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa bantuan yang seharusnya menjadi jembatan bagi masyarakat miskin dapat tersalurkan dengan tepat dan adil. (*)