SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Sumenep terus memperkuat sistem akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah OPD. Langkah ini dilakukan agar setiap program pembangunan benar-benar terukur dan mendapat kepercayaan publik.

Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, kunci akuntabilitas ada pada perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang tepat, dan evaluasi yang terbuka. Untuk itu Bappeda mendorong seluruh OPD menggunakan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah SIKPD secara konsisten.
“Kami tidak mau program jalan tapi hasilnya tidak bisa diukur. Lewat SIKPD, target, realisasi anggaran, sampai capaian output-nya bisa dipantau. Ini bentuk tanggung jawab kami ke masyarakat,” ujar Arif,

Arif menegaskan, akuntabilitas bukan sekadar urusan laporan. Tapi soal seberapa besar manfaat program itu dirasakan warga Sumenep.

“Bappeda tugasnya memastikan uang rakyat dipakai sesuai janji. Kalau OPD akuntabel, kepercayaan publik pasti naik. Dan itu modal utama pembangunan Sumenep ke depan,” tegasnya.

“Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan target pembangunan tercapai sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” sambungnya.

Menurut Arif, sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya menegaskan.

Selain itu, sambung Arif, Bappeda menekankan pentingnya sistem pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu dari seluruh perangkat daerah.

Komitmen ini sejalan dengan arahan Bupati Achmad Fauzi agar birokrasi Sumenep bersih, melayani, dan transparan. Dengan sistem yang kuat, Bappeda optimis predikat SAKIP Sumenep bisa terus naik.