Peluncuran Buku ‘Anak Desa Menulis’ Dorong Peningkatan Literasi di Kecamatan Rubaru
Menu
Menu
SUMENEP, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep, Madura, menyuarakan kritik terkait ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Mereka menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kurang memperhatikan kebutuhan infrastruktur dasar di kepulauan yang masih menghadapi berbagai kendala akses dan sarana publik.
Koordinator Aliansi BEM Sumenep, Moh. Sauqi, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan.
Menurutnya, pemerataan alokasi anggaran sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan antara daratan dan kepulauan. “Alokasi anggaran antara daratan dengan kepulauan jangan sampai terjadi ketimpangan,” tegas Sauqi pada Jumat (23/8/2024).
Sauqi juga menekankan bahwa perhatian yang lebih besar terhadap kepulauan akan mempercepat pengembangan wilayah yang selama ini terabaikan. “Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan nyata guna memastikan pembangunan yang lebih merata di seluruh Kabupaten Sumenep, termasuk di daerah kepulauan yang dianggap kurang prioritas,” tandasnya.
Menanggapi kritik ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep, Eri Susanto, menjelaskan bahwa sekitar 60 persen dari total anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp56,9 miliar untuk pembangunan jalan akan dialokasikan untuk kepulauan. Ini mencakup pembangunan infrastruktur di Kangean dan pulau-pulau lainnya, serta program sanitasi dan irigasi.
“DAK fisik tahun ini sudah bisa diarahkan ke kepulauan, yang selama ini belum masuk kategori jalan nasional. Ini menunjukkan perhatian serius Pemkab Sumenep terhadap daerah kepulauan yang selama ini tertinggal,” jelas Eri.
Lebih lanjut, Eri menyatakan bahwa mulai tahun 2024, Pemkab Sumenep telah mengupayakan agar kepulauan menjadi sasaran alokasi dana dari pemerintah pusat. DAK tahun 2024 akan mengalokasikan Rp11 miliar untuk pembangunan jalan di Kangean, Rp48 miliar untuk infrastruktur di pulau-pulau lain, serta Rp14 miliar untuk program sanitasi dan Rp4,9 miliar untuk irigasi.
“Harapannya, anggaran ini dapat terlaksana secara maksimal, sehingga akses di kepulauan dapat terus ditingkatkan,” pungkas Eri. (sdm)
