SUMENEP – Komitmen DPRD Kabupaten Sumenep dalam mengawal pembangunan kembali dibuktikan. Melalui Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD, legislatif dan eksekutif akhirnya mengesahkan kesepakatan final APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027.

Dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani bersama tersebut, belanja daerah dipatok pada angka fantastis, Rp2,264 Triliun. Angka ini menjadi bukti keseriusan DPRD dalam memastikan roda pembangunan tetap melaju kencang di tengah tantangan ekonomi.

Bagi DPRD Sumenep, pengesahan ini bukanlah sekadar seremoni penandatanganan. Jauh sebelum palu diketok, Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah bekerja maraton. Setiap pos anggaran dibedah, setiap program ditelisik. Prinsipnya satu: tidak ada anggaran yang lolos tanpa kejelasan manfaat untuk warga Sumenep.

“Kami di DPRD tidak ingin APBD hanya menjadi tumpukan dokumen. Kami pastikan Rp2,264 Triliun ini bekerja untuk rakyat. Mulai dari guru honorer, nelayan di kepulauan, petani di daratan, hingga pelaku UMKM, semua harus merasakan dampaknya,” tegas salah satu Pimpinan DPRD Sumenep usai paripurna.

Fokus pengawalan DPRD pada APBD 2027 ini terbilang tajam. Ada tiga garis besar yang menjadi harga mati bagi DPRD:

Pertama, Keadilan Kepulauan dan Daratan. DPRD mendesak agar belanja infrastruktur tidak jawa-sentris. Konektivitas antar pulau, layanan kesehatan rujukan, dan pendidikan kepulauan menjadi prioritas yang dikawal langsung oleh DPRD.

Kedua, Belanja Berkualitas. DPRD menolak program seremonial yang menghabiskan anggaran. Setiap OPD diwajibkan mempresentasikan outcome, bukan hanya output. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat di lapangan.

Ketiga, Pengawalan Aspirasi. Seluruh Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD yang diserap saat reses di 5 Dapil, dipastikan tidak menjadi formalitas. Pokir tersebut telah melebur menjadi program prioritas di dalam APBD 2027.

Kesepakatan ini pun disambut positif oleh Pemkab Sumenep. Eksekutif menilai, kritisnya DPRD selama pembahasan justru membuat APBD 2027 semakin matang dan antisipatif.

Dengan telah disepakatinya APBD 2027, DPRD Sumenep kini bersiap memasuki fase selanjutnya, yakni fungsi pengawasan. DPRD memastikan akan turun langsung memastikan setiap rupiah dari Rp2,264 Triliun tersebut sampai kepada masyarakat yang berhak.