Oleh: oleh Inyoman Sudirman

Pelantikan Rocky Gerung sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat (2/10/2026) adalah peristiwa politik yang membelah nalar publik.

Sosok yang selama ini dikenal sebagai pengkritik tajam pemerintah, kini masuk dalam lingkar Istana. Pelantikannya tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 bersama 26 tokoh nasional lainnya.

Reaksi pertama tentu: sinis. Sejumlah figur publik langsung melontarkan satire. Tapi Rocky sendiri menjawab dengan kalimat yang sangat Rocky: “Saya cuma pindah ke dalam, pandangan tetap radical break”. Ia menegaskan Wantimpres adalah fungsi etis, bukan teknis pemerintahan.

Di sinilah relevansinya dengan Sumenep.
Sumenep: Ketika Aktivis Jadi Bagian dari Pemerintah
Fenomena Rocky ini bukan barang baru bagi kita di Sumenep. Kita terlalu sering melihat polanya:

Dulu berorasi di depan Kantor Bupati, menolak tambang, mengkritik APBD, mengatasnamakan rakyat kecil. Setahun kemudian, foto profilnya ganti dengan seragam batik Korpri, duduk di barisan OPD, atau menjadi staf ahli, tenaga ahli, dan komisaris BUMD.

Pertanyaannya sama seperti yang ditujukan ke Rocky: Apakah ini pengkhianatan atau strategi?

Ada dua kubu di kalangan pemuda Sumenep yang saya temui.

Kubu pertama, kubu sinis: menganggap ini sebagai matinya idealisme. Aktivisme hanya dijadikan batu loncatan untuk mendapat akses APBD. Kritik hanyalah negosiasi harga. Begitu harga cocok, kritik selesai. Inilah yang dikhawatirkan oleh pengamat seperti Akbar Faizal yang mengingatkan Rocky “jangan jadi bodoh di sana” setelah masuk istana.

Kubu kedua, kubu realistis: yang diwakili Rocky sendiri. Bahwa perubahan tidak bisa terus-menerus dari luar pagar. Kalau terus berteriak di luar, kita hanya jadi komentator. Masuk ke dalam adalah “radical break” itu sendiri – merusak sistem dari dalam dengan nalar.

Dan di Sumenep, kubu kedua ini ada benarnya. Kita butuh aktivis yang paham naskah akademik di dalam ruang rapat, bukan hanya yang paham cara membakar ban di jalan.
Dilantik Sebagai Tokoh Pemuda: Beban Baru
Jika Rocky dilantik sebagai tokoh intelektual yang diminta memberi pertimbangan etis kepada Presiden, maka aktivis Sumenep yang hari ini dilantik dan bergabung ke Pemkab Sumenep juga memikul beban yang sama.

Jabatannya boleh berganti, tapi publik tidak akan menilai SK pelantikannya. Publik akan menilai apakah sikapnya tetap.

Apakah setelah di dalam, ia masih berani mengatakan tambak tidak berizin itu salah? Apakah masih berani mengatakan program kepemudaan itu hanya seremonial? Atau justru menjadi bemper untuk membenarkan semua kebijakan atasannya?

Itulah ujian “tetap radikal” ala Rocky. Pindah posisi tidak boleh berarti pindah logika.

Kalau aktivis Sumenep yang masuk pemerintahan hanya menjadi stempel dan juru bicara, maka ia bukan lagi aktivis yang masuk sistem. Ia adalah sistem yang berhasil membungkam aktivis.

Tapi kalau ia bisa seperti yang diklaim Rocky – hanya pindah ke dalam, tapi tetap kritis, tetap memberikan pertimbangan yang tidak enak didengar oleh penguasa – maka bergabungnya aktivis ke pemerintahan Sumenep adalah kemenangan bagi gerakan pemuda itu sendiri.

Pada akhirnya, Istana dan Pendopo sama saja: tempat yang mudah membuat orang lupa darimana ia berangkat