Oleh: Inyoman Sudirman

Jabatan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep bukan jabatan sembarangan. Ini bukan sekadar kursi eselon III untuk bagi-bagi jabatan. Ini adalah jantungnya pertanian Sumenep.

Sumenep adalah kabupaten agraris. Lebih dari separuh penduduknya hidup dari sawah, ladang, dan tegal. Tapi ironisnya, masalah paling klasik tak pernah selesai: irigasi yang tidak mengalir di saat musim tanam, jalan usaha tani yang hancur sehingga hasil panen membusuk di jalan, bantuan alsintan yang salah sasaran, dan data lahan yang tidak pernah akurat. Semua masalah itu bermuara pada satu bidang: Prasarana Pertanian.

Karena itu, Bupati Sumenep tidak boleh salah pilih orang.

Jangan Pilih Pejabat Meja

Sumenep tidak butuh Kabid yang hanya jago membuat laporan dan pandai presentasi di depan Bupati. Sumenep butuh Kabid yang bau lumpurnya masih terasa.

Kia butuh sosok yang tahu bedanya irigasi di Dasuk dengan irigasi di Batuputih. Yang paham bahwa kekeringan di Lenteng dan Kangayan tidak bisa diselesaikan dengan proposal copy-paste. Yang mau turun ke Gapura dan Talango untuk cek langsung pompa air yang bertahun-tahun mangkrak, bukan hanya menerima laporan “sudah baik-baik saja” dari staf.

Kabid Prasarana bukan manajer administrasi. Dia adalah insinyur lapangan.

Tiga Syarat Mutlak yang Harus Dilihat Bupati

Pertama: Integritas, Bukan Kedekatan.

Sudah menjadi rahasia umum, jabatan strategis di daerah sering jadi bancakan politik balas jasa. Jika Bupati salah, yang mengisi Kabid Prasana adalah orang titipan, orang dekat, atau orang yang pandai cari muka. Akibatnya, proyek irigasi, embung, dan jalan tani akan jadi bancakan proyek, bukan solusi untuk petani. Bupati harus berani menolak intervensi. Pilih orang yang rekam jejaknya bersih dari jual-beli proyek.

Kedua: Kompetensi Teknis dan Data.

Sumenep hari ini butuh Kabid yang melek data dan teknologi. Bukan hanya soal membangun fisik, tapi soal perencanaan. Di mana lahan yang paling butuh embung? Berapa kebutuhan air riil per kecamatan? Traktor bantuan harus lari ke kelompok tani yang mana yang benar-benar produktif, bukan ke kelompok tani fiktif. Sosok yang pas harus bisa membaca peta, membaca data, dan membaca anggaran dengan jeli.

Ketiga: Punya Empati pada Petani Kecil.

Banyak pejabat pertanian fasih bicara soal ketahanan pangan nasional, tapi gagap saat ditanya kenapa harga gabah di petani Sumenep anjlok saat panen raya. Kabid yang pas adalah dia yang menjadikan petani kecil di Raas, Sapeken, dan Masalembu sebagai orientasi kerjanya, bukan hanya mengejar serapan anggaran akhir tahun.

Bupati Sumenep sedang diuji. Di tengah janji swasembada dan program pertanian modern, keputusan memilih Kabid Prasarana Pertanian akan menjadi cermin: apakah Bupati benar-benar berpihak pada petani, atau hanya melanjutkan tradisi birokrasi yang itu-itu saja.

Jangan sampai salah pilih. Karena jika salah memilih satu orang di kursi Kabid, yang menanggung rugi bukan satu kantor dinas, tapi ribuan petani di 27 kecamatan se-Kabupaten Sumenep.