SUMENEP – Jika ada potret paling jujur tentang buruknya pelayanan transportasi publik di kepulauan, maka lihatlah Pelabuhan Kalianget, kabupaten Sumenep, provinsi Jawa Timur

Seminggu sekali. Hanya sekali kapal berangkat. Dan dalam sekali itu, ratusan warga kangean,Sapeken, hingga masalembu dipaksa berebut, berdesakan, naik keatas kapal

Ironi. Di saat pemerintah pusat bicara konektivitas dan ekonomi biru, warga kepulauan harus mempertaruhkan nyawa untuk sekadar pulang ke kampung halaman.

Jadwal kapal yang hanya seminggu sekali bukan lagi soal keterbatasan armada. Ini soal logika pelayanan.

Bagaimana mungkin sebuah jalur penyeberangan yang menjadi URAT NADI satu-satunya warga kepulauan, hanya dilayani seminggu sekali? Apa kabar warga yang sakit dan harus berobat? Apa kabar ibu hamil, anak sekolah, dan pedagang kecil yang dagangannya membusuk karena menunggu kapal?

Akibatnya bisa ditebak. Begitu kapal datang, dermaga berubah menjadi lautan manusia. Antrean tidak ada. Manajemen penumpang tidak ada. Keselamatan? Jangan ditanya.

Penumpang naik bersama karung beras, bersama ayam, dan sejumlah barang lainnya, Anak-anak menangis terhimpit. Tapi petugas hanya menonton. Tidak ada penertiban, tidak ada solusi.

Di sinilah pertanyaan besar itu muncul: Ke mana Dadang sebagai kadis disperkimhub sumenep?

Sebagai kepala dinas di sektor ini, kinerja Dadang patut dipertanyakan. Publik tidak butuh alasan klasik soal cuaca, ombak, atau anggaran. Publik butuh kerja nyata. Sudah bertahun-tahun keluhan yang sama berulang, tapi perbaikan tak pernah datang.

Fungsi pengawasan ada di mana? Fungsi pengaturan jadwal ada di mana? Jika satu kapal tidak cukup, mengapa tidak ada penambahan frekuensi menjadi dua atau tiga kali seminggu? Jika kapal yang ada sudah tidak layak, mengapa masih dipaksakan berlayar?

Kepemimpinan di sektor pelayanan publik tidak diukur dari seberapa pandai membuat laporan di atas meja, tapi dari seberapa manusiawi warga dilayani di lapangan.

Membiarkan warga berdesakan seperti ternak seminggu sekali adalah bentuk pembiaran dan penghinaan terhadap martabat warga kepulauan.

Kami tidak butuh janji. Warga kepulauan Sumenep tidak butuh seremoni pelepasan kapal dengan gunting pita.

Yang warga butuhkan sederhana: kapal yang layak, jadwal yang manusiawi, dan pejabat yang bekerja.

Jika Dadang tidak mampu membenahi carut-marut ini, sebaiknya memundurkan diri saja. Karena jabatan itu adalah amanah untuk melayani, bukan untuk menikmati.