Oleh: Faisal Danakan

Bupati Sumenep secara resmi melantik Hamka sebagai Camat Definitif Kecamatan Sapeken pada 13 Juli 2026 di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Pelantikan tersebut menandai berakhirnya status Hamka sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sapeken dan dimulainya kepemimpinan definitif di salah satu kecamatan kepulauan terluar Kabupaten Sumenep.

Atas pelantikan tersebut, berbagai apresiasi disampaikan oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, sejumlah kalangan menilai bahwa perubahan status dari Plt menjadi camat definitif harus diikuti dengan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kepulauan Sapeken.

Faisal islami aktivis Himpunan mahasiswa kepulauan sapeken sumenep (Himpass), menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Hamka. Meski demikian, ia mengaku pesimistis apabila pelantikan tersebut hanya menjadi formalitas birokrasi tanpa diiringi langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat kepulauan.

Menurutnya, selama menjabat sebagai Plt Camat, masih terdapat berbagai persoalan strategis yang belum memperoleh penyelesaian yang memadai.

Persoalan pertama adalah ancaman peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Letak geografis Sapeken sebagai wilayah kepulauan terluar dengan gugusan pulau yang luas dinilai menjadikannya rentan dimanfaatkan sebagai jalur peredaran gelap narkotika. Berulangnya pengungkapan kasus sabu oleh aparat kepolisian menjadi indikator bahwa Sapeken tengah menghadapi ancaman serius terhadap masa depan generasi muda.

Selain itu, kelangkaan BBM bersubsidi beserta dugaan praktik penyalahgunaan tata niaga solar dan bensin masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas nelayan, tetapi juga berdampak pada meningkatnya biaya distribusi barang serta melonjaknya harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.

“Kami tidak butuh seremoni pelantikan di pendopo yang mewah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepemimpinan yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di Kepulauan Sapeken,” tegas Faisal.

Ia menilai bahwa setelah resmi menjadi camat definitif, Hamka harus mampu menunjukkan arah kepemimpinan yang lebih jelas sebagai perpanjangan tangan Bupati Sumenep di wilayah kepulauan.

Faisal menegaskan sedikitnya terdapat dua agenda prioritas yang harus segera dijalankan. Pertama, memperkuat sinergi Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam) bersama Polsek Sapeken, Koramil, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Menurutnya, camat harus mengambil peran koordinatif secara aktif sehingga penanganan persoalan narkoba tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Kedua, melakukan pengawasan secara ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Camat diharapkan turun langsung mengawasi rantai distribusi hingga ke tingkat agen agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan hak masyarakat, khususnya para nelayan, tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Pelantikan camat definitif diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan Kecamatan Sapeken. Masyarakat kini menunggu langkah-langkah nyata yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar di wilayah kepulauan, bukan sekadar pergantian status jabatan dalam struktur birokrasi.