SUMENEP I Dinamika pencalonan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep mulai mengerucut pada sejumlah nama dari kalangan birokrasi pemerintah daerah. Di tengah proses tersebut, suara dari wilayah kepulauan kembali mengemuka, menyoroti pentingnya kepemimpinan birokrasi yang sensitif terhadap ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan.

Faisal, aktivis asal Kepulauan Sapeken, menilai figur yang akan menduduki jabatan Sekda bukan sekadar persoalan siapa yang terpilih, melainkan sejauh mana pejabat tersebut memiliki kepedulian nyata terhadap masyarakat kepulauan. Menurutnya, warga Sapeken lebih membutuhkan pemimpin birokrasi yang mampu memahami persoalan mendasar yang mereka hadapi sehari-hari.

Aktivis yang dikenal sebagai kader Hijau Hitam (HMI) itu menyebut disparitas pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya Sapeken, masih menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah. Akses pelayanan publik, infrastruktur, hingga pemerataan program pembangunan dinilai masih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kepulauan.

Dalam pandangannya, calon Sekda Sumenep harus memiliki integritas yang kuat dan tidak tercemar rekam jejak pelanggaran hukum maupun etika. Integritas dianggap sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda birokrasi yang bersih dan profesional.

Selain itu, kapasitas dan kompetensi birokrasi menjadi syarat penting lainnya. Sekda sebagai pimpinan administrasi pemerintahan daerah dituntut memiliki pemahaman mendalam tentang sistem birokrasi, program kerja pemerintah, serta tantangan pembangunan daerah yang kompleks, termasuk kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan.

Faisal juga menekankan pentingnya komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia berharap calon Sekda mampu mendorong kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata, melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta optimalisasi potensi daerah.

Menurutnya, perhatian terhadap persoalan di Kepulauan Sapeken harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Hal ini penting agar kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan dapat dikurangi secara bertahap.

Di samping itu, calon Sekda diharapkan memiliki kemampuan manajerial yang kuat dalam menjalankan visi dan misi kepala daerah. Peran Sekda sebagai koordinator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai sangat strategis dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan selaras.

Kemampuan mengorkestrasi kinerja OPD serta membangun sinergi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan pemerintah daerah dapat diimplementasikan secara optimal. Tanpa koordinasi yang solid, program pembangunan dikhawatirkan tidak berjalan sesuai target.

Bagi masyarakat kepulauan, jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan penghubung penting antara kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Karena itu, figur Sekda yang responsif terhadap persoalan wilayah kepulauan menjadi harapan bersama.

Faisal menegaskan bahwa lima harapan tersebut merupakan aspirasi masyarakat Sapeken yang ingin melihat pembangunan berjalan lebih adil dan merata. Ia berharap proses seleksi Sekda dapat melahirkan pemimpin birokrasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan berbagai persoalan geografis dan sosial yang dimiliki Kabupaten Sumenep, kehadiran Sekda yang berintegritas, kompeten, dan inklusif dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mempercepat pembangunan serta memperkuat pelayanan publik di seluruh wilayah, termasuk kepulauan