Dari Sumenep untuk Dunia, Diskominfo Gaungkan Musik Tong-Tong Lewat Nongtong Bareng
SUMENEP – Penyampaian Nota Keuangan APBD Sumenep 2027 oleh Wakil Bupati KH. Imam Hasyim menuai kritik tajam. Di tengah proyeksi defisit Rp96 miliar, Pemkab justru dinilai tidak mampu menyerap anggaran transfer dari pusat secara maksimal.
Wabup Sumenep dalam paripurna DPRD Sumenep, Senin (12/10/2026), menyampaikan pendapatan daerah diproyeksikan hanya Rp1.899.676.296.303,04, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.995.705.978.599,32. Dari selisih itu terdapat defisit sebesar Rp96.029.682.296,28 yang akan ditutup dari pembiayaan netto.
Wabup beralasan penyesuaian anggaran mengacu pada surat Plt. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-95/PK/2026 dan masih menunggu Juknis serta Rencana Kerja dari kementerian terkait.
Namun alasan itu dinilai janggal oleh pengamat kebijakan publik, Imam Syafi.
“Ini logika yang terbalik dan ironis. Bagaimana bisa Pemkab bicara defisit Rp96 miliar, padahal setiap tahun anggaran transfer dari pusat justru tidak terserap 100 persen? Ada SILPA besar, ada Juknis yang lambat dieksekusi, tapi di atas kertas malah dibuat defisit,” tegas Imam Syafi saat dimintai tanggapan, Minggu (12/10/2026).
Menurut Imam Syafi, data Wabup sendiri menunjukkan kelemahan perencanaan. Pendapatan transfer sebesar Rp1,5 Triliun masih bisa berubah karena menunggu regulasi pusat, tapi belanja sudah dipatok tinggi Rp1,9 Triliun, termasuk belanja tidak terduga Rp119,6 Miliar.
“Kalau pusat belum jelas, kenapa belanja sudah diobral? Ini yang membuat APBD Sumenep merosot. Pendapatan turun, belanja turun, tapi dipaksa defisit. Harusnya yang dikejar itu bagaimana penyerapan dana pusat dimaksimalkan untuk atasi kemiskinan dan infrastruktur kepulauan yang tadi disebut Wabup sebagai tantangan, bukan malah menambah beban defisit,” kritiknya.
Ia juga menyoroti tema pembangunan 2027 “Mendorong SDM Produktif dan Berdaya Saing” yang menurutnya tidak sinkron dengan postur anggaran.
“Bagaimana mau mendorong SDM produktif kalau belanja modal hanya Rp101 miliar dari total belanja hampir Rp2 triliun? Hanya 5 persen. Sisanya belanja operasi Rp1,44 triliun. Ini APBD untuk bayar birokrasi, bukan untuk investasi ekonomi rakyat,” pungkas Imam Syafi.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Sumenep belum memberikan penjelasan rinci soal rendahnya serapan anggaran pusat tahun sebelumnya yang menjadi sorotan pengamat.
