
Trending
SUMENEP |terasindo.co.id – Aroma busuk proyek kembali tercium dari tubuh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Bukan prestasi yang jadi buah bibir, melainkan dugaan permainan kotor dalam proyek pengadaan seragam SD dan MI senilai lebih dari Rp 3 miliar pada tahun anggaran 2025.
Ironisnya, alih-alih menjelaskan penggunaan anggaran jumbo itu secara transparan, oknum pejabat Disdik justru melempar tudingan liar. Pihak lain dituduh “bermain proyek”, seolah hendak cuci tangan dari dugaan kebobrokan internal.
Yang bikin publik tercengang, tudingan itu bukan dilontarkan di warung kopi, tapi dalam forum resmi DPRD!
Kabid SD Tuding Dewan Bermain
Adalah Ardiansyah, Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan Sumenep, yang dalam rapat resmi Komisi IV DPRD pada Jumat (11/10/2025) menyebut nama Akhmadi Yazid, anggota Komisi III DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, sebagai pihak yang diduga ikut “bermain” dalam proyek miliaran tersebut.
Rapat itu dipimpin oleh Mulyadi, Ketua Komisi IV DPRD, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Agus Dwi Saputra bersama jajaran dinas. Suasana yang awalnya formal, seketika berubah panas setelah nama Akhmadi disebut.
“Mulut Comberan!” – Ledakan Emosi Akhmadi Yazid
Pernyataan itu sontak menyulut amarah Akhmadi Yazid. Ia menyebut pernyataan Kabid SD tersebut sebagai fitnah brutal yang tak hanya menyerang pribadi, tapi juga mencederai martabat lembaga legislatif.
“Mulut Ardiansyah, Kabid SD itu comberan! Tidak pantas disandang pejabat yang mengelola pendidikan, tapi bicaranya seperti preman pasar!”
tegas Akhmadi dengan nada tinggi, setelah mendapat laporan lengkap isi rapat dari koleganya di Komisi IV.
Politisi muda ini menuntut agar Disdik Sumenep segera memberikan klarifikasi tertulis dan terbuka. Ia juga memperingatkan keras agar pejabat Disdik tidak menjadikan lembaga pendidikan sebagai sarang fitnah dan kongkalikong proyek.
“Kalau memang ada yang bermain, buka datanya ke publik! Jangan asal tuduh. Jangan jadikan Disdik tempat pemburu rente dan pengejar proyek!” ujarnya menohok.
Dugaan Korupsi Struktural di Tubuh Disdik
Insiden ini makin mempertebal dugaan publik bahwa Disdik Sumenep sedang tidak baik-baik saja. Proyek seragam Rp 3 miliar lebih itu disinyalir menjadi bancakan kelompok tertentu yang berlindung di balik jargon pendidikan.
Sudah bukan rahasia, proyek seragam di berbagai daerah kerap jadi lahan basah — tempat berputarnya kuota titipan, vendor pesanan, dan mark-up harga yang sulit disentuh hukum.
Bagi sejumlah pemerhati pendidikan, kasus ini bukan sekadar konflik personal antara pejabat dan dewan. Tapi indikasi korupsi struktural yang berakar dari budaya saling lindung antar pejabat di lingkungan Disdik Sumenep.
Akhmadi Siap Tempuh Jalur Hukum
Tak ingin perkara ini dibiarkan menggantung, Akhmadi menegaskan akan menempuh jalur hukum jika tudingan tak segera diklarifikasi secara resmi.
“Saya tidak akan diam jika kehormatan saya diinjak oleh pejabat yang mungkin sedang menutupi borok institusinya sendiri,”
tandasnya.
Panasnya konflik ini membuat publik menanti:
Apakah Disdik Sumenep berani buka-bukaan soal proyek seragam Rp 3 miliar itu, atau justru makin tenggelam dalam kubangan tudingan dan saling tuduh?