Proses PPDB Harus Sesuai Prosedur, Ini Kata DPRD Sumenep

Regional :

Juli 6, 2022

SUMENEP,terasindo.co.id – DPRD Sumenep menekankan Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Wakil rakyat itu ingin sistem zonasi dan prestasi hanya sebatas formalitas.

Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep Syamsul Arifin mengatakan, untuk pembagian kuota PPDB masing-masing sekolah sudah berjalan. Namun, untuk capaian proses antara SMA dan SMK tidak sama. Hal itu dikarenakan pengumuman kelulusan tidak bersamaan.

“Kalau SMA sudah jalur zonasi, SMK masih jalur prestasi,” ucapnya.

Selain itu pihaknya mengatakan untuk kuota masing-masing sekolah sudah ditetapkan. Menurutnya, pembagian kuota yang pasti diseleksi sesuai jarak yang ditentukan masing-masing sekolah. Jalur prestasi berbeda dengan sistem zonasi. Sebab sistem zonasi bertujuan agar sekolah-sekolah bisa merata jumlah siswanya, terutama di area pelosok yang sering memang kekurangan siswa.

“Pemerataan siswa terutama di lembaga yang ada desa-desa atau pelosok,” imbuh dia.

Pelaksanaan PPDB sudah bisa tatap muka namun tetap dilarang menggunakan tes masuk, kecuali sekolah di wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman, seperti di SMAN 1 Masalembu. Lanjutnya.

Sejauh ini proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sudah masuk normal, yakni pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen, sehingga PPDB juga bakal dilaksanakan demikian.

“Ada sekitar 370 siswa nanti yang menjadi jumlah kuota maksimal, sekitar 13 kelas karena masing-masing kelas sekitar 36 siswa,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin mengingatkan, agar dalam proses PPDB harus profesional dan mengacu pada aturan yang sudah dipatenkan, terutama soal kuota masing-masing sekolah.