BPRS Bhakti Sumekar resmi memegang peran strategis sebagai mitra utama dalam mengelola sekaligus menyalurkan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kab. Sumenep dalam memperkuat sektor ekonomi pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan, serta membangun sistem keuangan desa yang terbuka dan terintegrasi.

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar mengungkapkan, bahwa pihaknya mendapat mandat langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep. Tugas tersebut mencakup pengelolaan keuangan BUMDes secara inklusif dan profesional.

Langkah ini adalah bentuk perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat desa. BUMDes kini bisa lebih mudah memperoleh berbagai fasilitas perbankan, mulai dari pembiayaan usaha, investasi, hingga modal kerja,” terang Fajar, Minggu (6/7).

Ia menambahkan, dengan jaringan kantor BPRS Bhakti Sumekar yang telah tersebar di semua kecamatan di Sumenep, pihaknya siap mendukung penuh program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sektor pangan dan ekonomi desa.

Tak hanya mempermudah proses permodalan, integrasi sistem keuangan ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan BUMDes.

Lebih jauh, Fajar menyampaikan bahwa kolaborasi antara BPRS dan DPMD Sumenep tidak terbatas pada pengelolaan dana BUMDes semata.

Kerja sama ini juga meliputi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) dan pengelolaan insentif bagi perangkat desa.

“Dengan sistem yang saling terhubung, kami ingin memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan optimal, efisien, dan tepat sasaran.