SAPEKEN – Di tengah krisis pupuk yang melanda petani di Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep, pemerintah kabupaten malah “terfokus” pada persiapan gelaran pesta tong-tong.

Pemerintah Sumenep diketahui akan menggelar festival musik terbesar di Madura, yaitu Festival Musik Tong-Tong Kolaborasi Lintas Budaya pada 14 Desember 2024 mendatang.

Acara ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan warga Pulau Sapeken yang mengeluhkan kurangnya perhatian terhadap masalah krisis pupuk.

Inyoman S, salah satu warga Saebus, Pulau Sapeken, menyatakan rasa kecewanya terhadap sikap pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan acara hiburan dibandingkan dengan kebutuhan petani.

“Saya pribadi suka musik tong-tong dan sangat setuju untuk dirawat dan dilestarikan, tapi kebijakan yang ada harus seimbang antara pulau dan daratan,” tegasnya.

Menurut Inyoman, keberadaan acara pesta tong-tong, jalan-jalan sehat, dan pesta lainnya yang tidak mendesak, hanya memperburuk perasaan petani di Desa Saebus, Sapeken.

“Seakan-akan pemerintah kabupaten Sumenep menari-nari di atas penderitaan petani,” ujar Inyoman dengan nada kecewa.

Ia pun berharap agar bupati Sumenep segera menegur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Sumenep, Moh. Ramli, untuk lebih serius menangani masalah distribusi pupuk ke kawasan kepulauan.

“Kalau perlu, evaluasi Pak Ramli sebagai Kadisperindag karena tidak beres menangani kebutuhan petani,” harapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kadisperindag Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, mengungkapkan bahwa masalah distribusi pupuk di Desa Saebus Sapeken disebabkan oleh tidak adanya kios penyaluran pupuk di daerah tersebut.

“Informasi dari Kabid saya di tempat itu, masalahnya karena tidak ada kios. Namun, sudah ada usulan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep untuk menambah kios,” jelas Ramli.

Ramli juga menegaskan bahwa persoalan ini sudah dibahas dan pihaknya berkomitmen mencari solusi.

“Kami akan carikan solusi terkait persoalan pupuk ini. Jika memang diperlukan penambahan kios, maka akan kami rekomendasikan pengajuan kios tersebut,” tegasnya.

Namun, meskipun solusi sedang digodok, keluhan warga Pulau Sapeken menunjukkan bahwa ketidakberimbangan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah mendesak, seperti kebutuhan pupuk, dengan perayaan yang sifatnya lebih bersifat hiburan, semakin memperdalam ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (sdm)