SUMENEP, Sebanyak 11 nama calon Komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi I DPRD Sumenep, Rabu (13/8/2025).

Mereka adalah Hasdani Roy, Imam Syafi’e, Achmad Ainol Horri, Badrul Akhmadi, Mukh Anif, Winanto, Muhammad Harun, Adnan AR, Kamarullah, Rifa’i, dan Sufiyanto.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang mutlak bagi pemerintah demokratis.

Hal ini menjadi bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan modern yang mengedepankan partisipasi rakyat.

“Keterbukaan informasi publik sekaligus mengakhiri masa-masa monarki dan absolutisme sistem pemerintahan. Prinsip ini berlaku di seluruh negara yang menganut sistem demokrasi,” ujarnya saat membuka pelaksanaan fit and proper test di Gedung DPRD Sumenep.

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, keterbukaan informasi publik bukan sekadar syarat modernisme atau peradaban politik, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Ini penegasan bahwa hak rakyat untuk mengetahui segala kebijakan dan proses penyelenggaraan pemerintahan dijamin oleh konstitusi. Pemerintah berkewajiban menyampaikannya seluas-luasnya,” tegas Darul Hasyim.

Ia menambahkan, pelaksanaan fit and proper test secara terbuka adalah wujud komitmen DPRD terhadap akuntabilitas publik.

Dalam proses tersebut, setiap calon komisioner diminta memaparkan visi dan rencana kerjanya jika terpilih memimpin KI Sumenep.

“Uji kelayakan ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab kita kepada publik. Para calon komisioner harus siap memberikan kontribusi terbaik bagi penguatan transparansi informasi di Sumenep,” ujarnya.

Komisi Informasi Kabupaten Sumenep nantinya akan berperan penting dalam memastikan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyelesaikan sengketa informasi, dan mendorong pemerintahan yang transparan dan partisipatif.