SUMENEP, terasindo.co.id – Program wirausaha santri di Kabupaten Sumenep dipertanyakan. Pelaksanaan kegiatan tersebut yang melekat di Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan pariwisata (Disbudporapar) hingga saat ini dinilai belum maksimal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.
Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar) atas KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Perioritas Plafon Anggaran Sementara) 2024. Dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatangan bersama antara bupati dan pimpinan DPRD.
Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Abdul Hamid Ali Munir, turut hadir Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, Sekdakab Edy Rasiyadi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan camat serta undangan.
Juru bicara Banggar DPRD Kabupaten Sumenep, Juhari berharap program wirausaha santri tersebut perlu dilakukan evaluasi agar kedepannya dapat lebih maksimal.
“Perlu dilaksanakan lebih maksimal program wirausaha santri ini,” katanya.
Menurutnya, harus dipastikan jenis kegiatan, pelatihan yang terarah serta kelengkapan perangkat dan komponen lainnya. Selain itu, outputnya harus konkret.
“sasaran, kegiatan hingga outcomenya harus jelas (dan memberikan dampak yang baik,” imbuhnya.
Selain wirausaha santri tersebut, Banggar juga menyampaikan terkait keberadaan anggaran dan kegiatan, termasuk didalamnya, masalah pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep.
