DKPP Sumenep Pastikan Tambahan Pupuk Provinsi Juga Mengalir ke Kepulauan

Trending

SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep menyampaikan laporan hasil reses dalam Rapat Paripurna DPRD. Juru Bicara Fraksi, Wahyudi, menegaskan laporan tersebut merupakan temuan langsung dari lapangan, bukan sekadar daftar usulan.
“Temuan langsung di lapangan bukan sekadar daftar usulan belaka, melainkan bukti konkret adanya persoalan yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wahyudi.
Dalam reses tersebut, Fraksi PDIP menyoroti kelangkaan dan ketimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang berpotensi mengganggu produksi pertanian. Pemerintah diminta mengevaluasi sistem distribusi dan memperbaiki data penerima subsidi, sekaligus memperkuat dukungan alsintan dan benih unggul.
Persoalan BBM bersubsidi di kepulauan juga menjadi sorotan. Masyarakat kepulauan masih menghadapi persoalan harga dan ketersediaan BBM yang jauh dari ketentuan pemerintah, padahal sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Fraksi PDIP meminta pemerintah mengevaluasi kuota, distribusi, dan ketersediaan BBM dengan mempertimbangkan karakteristik geografis kepulauan.
Fraksi PDIP juga menyoroti ketidaksesuaian DTKS, insentif kader kesehatan desa dan posyandu, serta pemerataan anggaran infrastruktur daratan dan kepulauan.
“APBD harus menghentikan fokus kosmetika perkotaan dan beralih pada penguatan fondasi ekonomi desa untuk menyolidkan gerakan membangun desa,” tegas Wahyudi.
Fraksi PDIP memastikan akan terus mengawal seluruh temuan reses tersebut hingga ditindaklanjuti melalui kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada rakyat.
“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal dan memastikan tindak lanjut nyata atas seluruh temuan reses ini. Kami berharap laporan ini menjadi instrumen politik kerakyatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.












