
Trending

SUMENEP— Petani dikepulauan Sapeken mengeluhkan penyaluran pupuk subsidi yang dinilai tidak merata. Dari pengajuan yang diajukan melalui kelompok tani, hanya sebagian petani yang mendapatkan jatah, sementara sebagian lainnya belum menerima
Keluhan itu disampaikan warga kepada awak media, Senin (16/11/2026). Mereka meminta pemerintah desa, dinas pertanian, dan pihak kios penyalur di kabupaten untuk membuka data penyaluran secara transparan.
“Kami sudah mengajukan sesuai prosedur, sudah tercatat di kelompok tani. Tapi yang dapat hanya sebagian. Kami yang lain disuruh menunggu terus, padahal tanaman sudah butuh pupuk,” ujar salah seorang petani yang meminta namanya disembunyikan.
Warga juga menyoroti peran kios penyalur di kabupaten yang dinilai kurang terbuka soal stok dan kuota. Menurut mereka, informasi yang diterima petani di desa sering berbeda dengan kenyataan di kios.
“Kadang dibilang stok habis, kadang dibilang kuota sudah habis. Tapi ada petani lain yang bisa dapat. Kami bingung, aturannya seperti apa sebenarnya,” kata narasumber lain yang juga meminta identitasnya dirahasiakan.
Akibat kelangkaan tersebut, banyak petani berencana membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Kondisi ini membuat biaya produksi membengkak dan memberatkan petani kecil.
“Kalau terus begini, kami rugi. Harga pupuk nonsubsidi bisa dua kali lipat. Mau tidak mau kami beli karena kalau tidak dipupuk, hasil panen turun,” ujarnya.
Warga menduga ada persoalan dalam pendataan dan penyaluran di tingkat kios. Mereka menyebut ada nama petani yang sudah tidak lagi menggarap lahan namun masih terdaftar, sementara petani aktif justru tidak kebagian.
Petani di pun meminta dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan dan mengaudit penyaluran pupuk di kios kabupaten. Mereka juga meminta daftar penerima pupuk subsidi ditempel secara terbuka di kantor desa dan di kios agar bisa diawasi bersama.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa. Kami hanya minta keadilan. Kalau memang kuota terbatas, sampaikan secara terbuka siapa yang dapat, berapa jumlahnya, dan sisanya ke mana,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kios penyalur maupun dinas terkait di kabupaten belum memberikan keterangan resmi atas keluhan tersebut.
Warga berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti agar pada musim tanam berikutnya, penyaluran pupuk subsidi di Desa Saebus bisa lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.






