SUMENEP – Muncul suara keras dari warga Desa Ambunten Barat, Moh Ali Hasan, yang memberikan peringatan keras kepada pengelola Dapur Umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Ambunten.

Ia menuntut agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan.

🗣️ SUARA TEGAS MOH ALI HASAN:

“Ini uang rakyat, ini program negara untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai dijadikan ajang bisnis pribadi atau kelompok untuk mencari keuntungan semata,” tegas Moh Ali Hasan.

Ia menegaskan, bahwa segala aspek pengelolaan wajib 100 PERSEN SESUAI STANDAR yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat. Tidak boleh ada kompromi soal aturan.

⚠️ POIN-POIN YANG DITUNTUT:

1. TENTANG LOKASI

“Lokasi pembangunan harus tepat sesuai titik koordinat yang ditetapkan pusat. Jika ada pergeseran atau dibangun di luar titik yang sudah ditentukan tanpa izin resmi, itu adalah kesalahan dan pelanggaran teknis.”

2. TENTANG KARYAWAN

“Seluruh tenaga kerja wajib didaftarkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas nama Yayasan. TIDAK BOLEH masih menggunakan BPJS Gratis/PBI atau numpang bantuan negara. Selain itu, yang sudah bekerja dan digaji tidak boleh lagi menerima bantuan sosial seperti PKH, itu namanya merugikan negara.”

3. TENTANG BAHAN MAKANAN

“Kualitas makanan harus terjaga. Bahan baku harus segar, tidak kedaluwarsa, dan peralatan wajib standar Stainless Steel. Minyak goreng pun harus yang berkualitas dan tidak boleh dipakai berulang-ulang.”

🚨 PERINGATAN AKHIR:

*”Cukup dari saya, perhatian ini saya sampaikan agar segera diperbaiki dan dipatuhi. Namun jika dikemudian hari masih ada keluhan dari masyarakat terkait makanan yang tidak layak, atau saya temukan pelanggaran lain, SAYA TIDAK SEGAN-SEGAN MELAPORKAN HAL INI KE PIHAK BERWENANG.”

“Jangan main-main dengan program negara. Rakyat yang menuntut kebenaran,”* tandasnya.

(Red)